Bangun Gedung di Jakarta Wajib Siapkan Fasilitas Difabel

0
20

Jakarta NAWACITA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperhatikan kebutuhan dan perlindungan masyarakat penyandang disabilitas.
Untuk itu, pengembang yang akan membangun gedung di Jakarta baik itu hotel, perkantoran, mal dan apartemen diwajibkan menyertakan desain yang memfasilitasi kebutuhan penyandang disabilitas.

Wakil Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi DKI Jakarta, Denny Wahyu Haryanto menyampaikan, pihaknya mewajibkan setiap pengembang yang mengajukan perizinan bangunan gedung kepentingan umum untuk menyertakan desain fasilitas khusus bagi penyandang difabel ke dalam Gambar Perencanaan Arsitektur (GPA).

Hal ini, kata Denny, dilakukan demi memenuhi impelementasi hak- hak penyandang disabilitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan Penyandang Disabilitas.

“Kami mewajibkan kepada setiap pengembang bangunan gedung kepentingan umum baik itu hotel, perkantoran, mal, dan apartemen untuk menyediakan fasilitas dan aksesibilitas baik fisik maupun nonfisik bagi penyandang disabilitas,” kata Denny di Jakarta, Sabtu (9/2).

Ia pun menjelaskan fasilitas-fasilitas yang wajib dipenuhi oleh pengembang atau pemilik bangunan gedung, antara lain sarana parkir khusus disabilitas berukuran 3,7 meter x 4,5 meter dengan jarak maksimal ke bangunan gedung sejauh 60 meter, memiliki kemiringan ramp atau fitur pengganti tangga dengan ukuran 1:8 untuk dalam bangunan dan 1:10 untuk luar bangunan serta lebar ramp minimal 0,95 meter tanpa tepi pengaman dan 1,2 meter dengan tepi pengaman.

Selain itu, pemilik gedung juga diwajibkan menyediakan lift dengan ruang bersih minimal: 1,4 meter x 1,4 meter hand rail dan menyediakan toilet khusus disabilitas.

Denny menegaskan, bila fasilitas-fasilitas tersebut tidak ada dalam GPA yang diajukan pengembang, maka izin bangunan tidak dapat diproses oleh DPMPTSP Provinsi DKI Jakarta.

“Apabila GPA tidak terdapat fasilitas aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, izin bangunan tidak dapat diproses sebelum pemohon merevisi GPA sesuai ketentuan,” ujar Denny.

Denny menerangkan tentang sanksi bagi pelanggaran UU No. 8/2016 yang mengatur tentang Penyandang Disabilitas.

Bangunan gedung yang tidak dilengkapi dengan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas ataupun dalam kondisi yang tidak layak, kata dia, dapat dikenakan sanksi mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin mendirikan bangunan gedung, pencabutan izin mendirikan bangunan gedung, pembekuan sertifikat laik fungsi bangunan gedung, sampai dengan pencabutan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.

“Pemenuhan fasilitas dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas pada bangunan gedung di Jakarta sudah sangat jelas dan sanksinya pun sangat tegas. Jadi, tidak ada alasan bagi pengembang untuk tidak mematuhinya” tutupnya.

Tinggalkan Balasan