DPRA Pertanyakan Kebijakan Rotasi Gubernur Aceh

0
34
Zaini Abdullah / Foto: kanal aceh

Nawacitapost.com – Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, beberapa waktu lalu merotasi sejumlah pejabat eselon II. Kebijakan rotasi ini ternyata mengundang pertanyaan berbagai pihak.

Dalam pertemuan di kediaman Tjahjo Kumolo pada Jumat (17/3/2017) pagi kemarin, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) diwakili oleh Ketua Teuku Muharuddin dan wakilnya Sulaiman Abda menayangkan masalah tersebut kepada Tjahjo.

Dengan tegas Tjahjo menjawab bahwa pelantikan atau mutasi selama masa pilkada yang dilakukan seorang gubernur harus mendapat izin tertulis terlebih dahulu.

“Boleh melantik eselon II kalau sudah mendapat izin tertulis dari Mendagri, kalau eselon I dari presiden,” ujarnya, sebagaimana ditirukan Teuku Muharuddin kepada wartawan.

Menurut Muharuddin, DPRA dalam kesempatan itu juga mengklarifikasi mengenai balasan pesan singkat Mendagri kepada Gubernur Aceh yang diklaim memberikan izin untuk melakukan mutasi, pada 10 Maret 2017 lalu.

Kata Muharudiin, Mendagri memang memperbolehkan Gubernur Aceh melakukan mutasi, tapi setelah ada izin tertulis.

“Kita juga klarifikasi tadi soal SMS yang juga beredar di media itu, yang beliau maksud itu boleh, tapi ada ketentuannya, yaitu setelah dapat persetujuan tertulis Mendagri. Dalam kondisi ini, harus ikuti prosedur sesuai UU,” lanjutnya.

Gubernur Aceh Zaini Abdullah, pada Jumat (10/3/2017) pekan lalu melakukan mutasi pejabat di Pemerintahan Aceh, secara besar-besaran. Tindakan ini menuai protes sejumlah pejabat yang terkena rotasi.

Sedikitnya ada 18 Kepala Satuan Kerja Pemerintahan Aceh (SKPA) yang dicopot jabatannya oleh Gubernur Zaini, mengadu ke Kemendagri dan Komisi Aparatur Negara (KASN).

Sebelumnya, pihak Kemendagri melalui Direktur III Otonomi Daerah Kemendagri menjelaskan bahwa kepala daerah yang akan habis masa jabatannya tidak bisa lagi melakukan mutasi pejabatnya, kecuali ada izin dari Mendagri. Sedangkan masa jabatan Zaini akan berakhir pada 25 Juni 2017. (val)