2019, Anggaran PKH Naik Dua Kali Lipat

0
44

Jakarta NAWACITA – Ditahun politik ini, pemerintah tampaknya fokus pada pengentasan kemiskinan. Dalam upaya tersebut, kabinet kerja pemerintahan kepemimpinan Joko Widodo (Jokowi) – Jusuf Kalla (JK) ini mengambil langkah memutuskan untuk meningkatkan anggaran Program Keluarga Harapan (PKH) dua kali lipat.

Seperti diungkapkan Menteri Keuangan dalam laporannya pada acara Penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun 2019, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12) pagi, bahwa di tahun 2019 mendatang, pemerintah menambahkan dana PKH dua kali lipat.

Ia menjelaskan, meskipun masih diatas 9 persen, namun tingkat kemiskinan di Indonesia sudah mencapai terendah dalam sejarah Indonesia.

Maka untuk menurunkan angka itu, kata Sri Mulyani, anggaran PKH dari yang tahun ini sebesar Rp 19,3 triliun, maka di tahun 2019 dinaikkan menjadi Rp 34,4 triliun.

“Dinaikkan dua kali lipat, hal ini adalah sebetulnya untuk mengembalikan pengeluaran untuk kelompok miskin semenjak awal digulirkan PKH sebesar 17%,” ” kata Sri Mulyani  di Istana Negara, Jakarta, Selasa (11/12).

Alokasi anggaran PKH yang mencapai Rp 34,4 triliun ini, lanjut dia, ditujukan untuk 10 juta kelompok miskin di Indonesia.

Sebelumnya, hal senada diungkapkan Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos RI, Harry Hikmat kembali menegaskan bahwa dana Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) tahun depan bertambah signifikan dibanding sebelumnya. Besaran nilai bantuan mencapai Rp 34,4 triliun dibanding tahun ini yang hanya Rp 19,4 triliun.

Dalam keterangan tertulisnya, Harry menjelaskan, ada political will kuat dari Presiden RI, Jokowi, yang direspons DPR melalui Komisi VIII dan Badan Anggaran.

“Mereka menyetujui kenaikan bantuan sosial untuk PKH sebesar Rp 15 triliun. Dari posisi Rp 19,4 triliun, menjadi Rp 34,4 triliun,” kata Harry dikutip keterangannya di Jakarta, Rabu (28/11).

Menurutnya, bantuan ini akan disalurkan dengan mempertimbangkan beban tanggungan dari setiap keluarga. Artinya, besaran nilai setiap penerima bantuan tahun depan tidak akan sama.

“Jadi kalau tahun ini flat Rp 1,8 juta setiap keluarga, maka tahun depan akan diperhitungkan indeks bansos yang bervariasi atau non flat,” beber dia.

Penghitungan indeks kenaikan nilai dana bansos PKH itu terdiri dari ibu sedang hamil atau keluarga yang memiliki balita, sebesar Rp 2,4 juta per tahun, keluarga yang memiliki anak SD indeks bantuannya Rp 900.000, keluarga yang memiliki anak SMP bantuannya Rp 1,5 juta, keluarga yang SMA Rp 2 juta.

Sedangkan bagi keluarga yang tinggal bersama lanjut usia 60 tahun ke atas akan mendapat tambahan Rp 2,4 juta per jiwa, keluarga yang tinggal bersama penyandang disabilitas berat mendapatkan tambahan Rp 2,4 juta per jiwa, dan bantuan tetap sebesar Rp 550.000 per tahun per keluarga.

“Bantuan PKH non flat akan diterapkan mulai Januari 2019,” beber Harry.

Asumsi kenaikan besaran dana bansos itu sudah dihitung secara rasional karena di antaranya melibatkan Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas), Bank Dunia, serta Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan. Kenaikan besaran indeks bantuan sosial yang signifikan diperkirakan akan mengurangi tingkat kemiskinan secara nyata karena komponen bantuan sudah disesuaikan dengan kebutuhan setiap keluarga yang berbeda-beda.

Harry menambahkan, tingkat kemiskinan saat ini di kisaran 9,82 persen. Dengan naiknya besaran bantuan sosial, maka tingkat kemiskinan diestimasi bisa ditekan menjadi 9,3 persen hingga 9,5 persen di akhir 2019.

“Berarti target menekan tingkat kemiskinan dalam RPJMN sebesar 8,5 persen hingga 9,5 perse itu bisa tercapai,” jelasnya.

Dirjen menjelaskan, tujuan yang ingin dicapai dari penyaluran dana bantuan sosial di antaranya mengurangi gizi buruk, mencegah stunting, meningkatkan kualitas hidup 1.000 hari pertama, dan menekan angka putus sekolah dari SMP ke SMA, serta dari SMA ke perguruan tinggi. Sebab, dari program tersebut ada perhatian khusus bagi ibu hamil dan memiliki balita serta anak SMP dan SMA.

Harry menambahkan, sejauh ini penyaluran Bantuan Sosial Nontunai PKh sudah terselesaikan dengan baik, dan pencairan bagi 9,97 juta KPM PKH tahun ini sudah memasuki tahap keempat.

“Ini artinya penyaluran bantuan sudah sesuai SOP yakni tepat sasaran, tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat manfaat,” tandasnya.

 

 

 

 

Tinggalkan Balasan