17 April 2019, Muhammadiyah Ajak Masyarakat Gunakan Hak Pilihnya

0
11

Jakarta NAWACITA – Mendekati saatnya hari pencoblosan untuk memilih calon presiden 2019 serta para wakil rakyat, selama tiga hari ini adalah masa tenang.

Dimasa tenang Pemilu 2019 ini, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah mengimbau seluruh warga yang memiliki hak pilih untuk menggunakannya pada 17 April 2019.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah, Abdul Mu’ti mengungkapkan hal tersebut dalam jumpa persnya, kepada para awak media.

“Seluruh warga negara yang memiliki hak pilih agar menggunakan hak politiknya dengan penuh tanggung jawab, cerdas, menjaga persatuan, menjunjung tinggi moralitas, toleransi, dan kesantunan,” kata Mu’ti di Kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (15/4).

Pihaknya juga meminta kepada kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan institusi terkait agar bekerja benar-benar profesional, netral, terpercaya, jujur, dan adil untuk memastikan setiap warga negara yang memiliki hak pilih dapat memilih secara bebas, aman, rahasia, dan terpenuhi hak politiknya.

“PP Muhammadiyah juga meminta kepada aparatur negara untuk menjaga dan mengamankan jalannya pemilu,” ungkapnya.

Kepada seluruh komponen masyarakat, Mu’ti juga mengimbau agar terciptanya situasi yang kondusif di masa tenang menjelang pemilu.

“Khusus kepada warga Persyarikatan Muhammadiyah agar menggunakan hak pilihnya serta berpartisipasi aktif dalam proses dan pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 dengan menjadikan diri dan organisasi sebagai teladan terbaik atau uswah hasanahdalam berdemokrasi, memegang teguh kepribadian dan khittah, memelihara ukhuwah dan marwah Persyarikatan, serta menjunjung tinggi akhlak mulia,” ujarnya.

Pada kesempatan yang sama turut hadir Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir, jajaran pimpinan PP Muhammadiyah, Anwar Abbas, dan Muhadjir Effendy.

Haedar mengatakan, pihaknya mengimbau, bila terdapat masalah atau persengketaan Pemilu maka semua pihak dapat menyelesaikan persoalan secara konstitusional sesuai perundang-undangan yang berlaku.

“Hendaknya menghindari sejauh mungkin usaha-usaha mobilisasi massa, provokasi, dan aksi-aksi politik yang dapat menimbulkan ketegangan, konflik horizontal maupun vertikal, dan anarki yang merugikan kehidupan bersama,” kata Haedar.

Tinggalkan Balasan