15 Perusahaan di Jabar Ajukan Penangguhan UMK

0
32

Bandung NAWACITA – Upah Minimum Kota/Kabupaten (UMK) 2018 sudah ditetapkan. Seiring dengan penetapan tersebut, belasan perusahaan sudah mengajukan penangguhan. Dewan Pengupahan Provinsi (DPP) Jawa Barat menerima 15 berkas penangguhan dari perusahaan-perusahaan dari 11 daerah. Masa pengajuan penangguhan upah minimum kota/kabupaten (UMK) 2019 ditutup 20 Desember 2018 mendatang.

Dari 15 perusahaan tersebut, diantaranya salah satu perusaahaan milik BUMN. DPP Jabar mencatat, ke-15 perusahaan tersebut yaitu 1 perusahaan dari Cianjur, 1 dari Kota Bandung, 3 perusahaan dari Purwakarta, 1 dari Sumedang, 2 dari Kabupaten Bandung Barat, 1 dari Karawang, 1 dari Subang, 2 perusahaan dari Kabupaten Bandung, 1 dari Cimahi, 1 dari Kabupaten Bekasi dan 1 dari Kabupaten Bogor.

Jumlah sementara tersebut berbanding jauh dengan pengajuan penangguhan pada UMK 2018 yang mencapai 82 perusahaan. Namun yang dikabulkan sebanyak 74 perusahaan, yang ditolak 6 perusahaan dan yang mencabut permohonan penangguhan sebanyak 2 perusahaan.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar Ferry Sofwan Arif mengatakan, jumlah itu kemungkinan besar masih akan bertambah.

Ferry mengakui, Kabupaten Bogor yang tahun lalu mengusulkan 26 perusaahaan saat ini baru satu perusahaan.

“Begitupun Purwakarta yang tahun lalu mengusulkan 20 perusahaan, tahun ini baru satu perusahaan yang mengajukan penangguhan,” katanya.

Pengajuan penangguhan tersebut, lanjut Ferry, akan dibahas pihaknya, dan usulan itu akan ditindaklanjuti dengan verifikasi dan kungjungan ke lokasi perusahaan.

“Usulan itu belum tentu disejui karena akan diseleksi lagi. Sekarang baru 15 kita tunggu sampai tanggal 20 Desember, kemudian tanggal 21 kami bahas,” ujar dia.

Ferry menjelaskan, persyaratan perusahaan bisa mengajukan penangguhan pada dewan pengupahan, yang paling utama pelaporan kondisi keuangan dari akuntan publik selama 2 tahun berturut-turut, atau trennya menurun.

Kedua, kata dia, adanya kesepakatan antara manajemen perusahaan dan para pekerja. Ia mencontohkan, misalnya ada 1.000 pekerja, harus ada 1.000 tanda tangan.

“Ini kesepakatannya antara kesanggupan dari pengusaha untuk tidak membayar full, nanti sisanya akan dicicil jadi hutang pengusaha, dan kesepatakn pekerja yang akan menerima upah tersebut,” kata dia.

Ferry mengatakan, kesepakatan tersebut penting, karena kesepakatan diakui dua belah pihak. Pekerja memahami situasi perusahaan.

“Dengan kesepatakan kedua belah pihak tersebut kami berharap berjalan dengan baik. Manakala kondisi keuangan membaik, pengusaha akan membayar sisanya ke pekerja,” ucap dia.

Ferry menambahkan, biasanya masa penangguhan disetujui di awal tahun hingga pertengahan tahun. Setelah itu, sisa kenaikan UMK yang belum terpenuhi akan dituntaskan hingga akhir tahun.

“Misalnya 6 bulan pertama, Januari hingga Juni, karena menunggu pembayaran order seperti perusahaan garmen menunggu order dari luar, kemudian menunggu stabilnya pesanan atau order tertentu, sehingga dibayarkan 80 persen 20 persennya disiasakan nanti dicicil dari bulan ke 7 hingga ke-12,” pungkasnya.

 

Tinggalkan Balasan