KPU Pastikan Tidak Ada WNA Masuk DPT

0
10

Jakarta NAWACITA – Penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) masih membahas tentang isu WNA (warga negara asing) yang masuk daftar pemilih tetap (DPT) pada pemilu dan Pilpres 2019.

Pada acara diskusi “Menjamin Legitimasi Pemilu” di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (11/3), KPU memastikan tidak ada warga negara asing pemilik KTP elektronik yang masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2 pada pemilu 2019.

“WNA (warga negara asing) tidak bisa memilih pada pemilu meskipun memiliki KTPE,” kata Komisioner KPU, Wahyu Setiawan.

Wahyu menjelaskan, dalam UU Nomor 7/2017 mengatur bahwa pemilih dalam pemilu adalah warga negara Indonesia (WNI), sehingga penduduk Indonesia yang bukan WNI tidak bisa memilih atau tidak memiliki hak pilih.

Diakui, ada WNA yang mendapat izin tinggal tetap di Indonesia sehingga memiliki KTPE, jumlahnya sebanyak 101 orang.

“Mereka sebagian besar adalah warga negara Malaysia dan Filipina. KPU sudah melakukan survei terhadap WNA yang memiliki KTP. Namun, meskipun mereka memiliki KTP tapi tidak memiliki hak memilih atau dipilih di Indonesia,” katanya.

Kalau ada WNA pemilik KTPE yang masuk dalam DPT, ia menegaskan, maka KPU akan mencoretnya.

Hal senada ditegaskan Komisioner Badan Pengawas Pemilu, Muhammad Afifuddin, Bawaslu terus mendorong agar WNA tidak ada yang masuk dalam daftar pemilih tetap hasil perbaikan 2 (DPTHP2).

Bersama KPU, lanjut dia, dalam sepekan terakhir Bawaslu terus melakukan koordinasi untuk menyisir DPT hasil perbaikan guna mencari kalau ada WNA pemilik KTP elektronik yang masuk dalam DPTHP2.

“Bawaslu juga menemukan ada pemilih di Lampung yang memiliki dua KTP elektronik dengan dua alamat. Dan ini harus dibersihkan dari DPT,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Soedarmo, mengatakan, mengakui ada atuarn yang mengatur WNA yang memeuni syarat tertentu mendapat izin tinggal tetap di Indonesia, sehingga memiliki KTP elektronik.

Namun, menurut Afifuddin, KTP elektronik untuk orang asing, berbeda dengan KTP elektronik untuk WNI.

“Kalau kepemilikan KTP elektronik untuk orang asing saat ini menjadi isu yang sentitif, nanti akan saya usulkan kepada Dirjen Administrasi Kependudukan untuk merubahnya, misalnya soal namanya atau warnanya, sehingga lebih mudah dibedakan dan tidak menjadi isu sensitif,” katanya.

Tinggalkan Balasan